School of Law

 

May 28, 2002

LAW & FINANCE INSTITUTIONAL PARTNERSHIP

LAPORAN AKHIR PERIODE

 

 

Laporan ini merupakan laporan terakhir untuk periode 6 Januari 2000 – 31 Januari 2002 dengan kode untuk laporan ini adalah PEG Grant Award No. PEG-1999-06 kepada University of South Carolina untuk Law & Finance Institutional Partnership (LFIP), di bawah Direktur Program David Linnan.  Referensi dibuat pada laporan interim tiap tahun, empat tahun sekali dan setiap minggu untuk kegiatan penuh dalam daftar kegiatan.  Laporan akhir ini dimaksudkan untuk memberikan rangkuman pandangan dari kegiatan umum dan perkembangan dari kategori.

 

 

Latar Belakang

 

LFIP merupakan gabungan dari tiga institusi yaitu Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan University of South Carolina (USC).  LFIP bergerak dalam dua bidang khusus, mengenai pasar modal dan masalah reformasi hukum ekonomi, melibatkan kerjasama antar pengacara, ekonom, personel universitas dan pemerintah serta profesional bursa saham.  Tujuan umum LFIP termasuk :

 

·        Membantu badan legislatif agar Indonesia lebih maju dalam merancang hukum yang bersifat lebih demokratis.

·        Membantu BEJ dan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk merancang dan menjalankan sistem arbitrasi surat berharga untuk mengatasi perselisihan antara perusahaan sekuritas dengan customer mereka dan antar perusahaan sekuritas (sebagai ADR).

·        Mengembangkan corporate governance, penerbit surat berharga dan meningkatkan usaha keterbukaan (transparansi).

·        Membuat materi pelatihan tersedia di propinsi-propinsi untuk memudahkan setiap orang agar dapat mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti ujian peserta bursa saham Indonesia

·        Membantu BEJ untuk memperkenalkan kontrak opsi exchange-traded stock.

·        Menjalankan sejumlah proyek ekonomi mikro mengenai struktur mikro pasar dan performa sektor keuangan Indonesia, untuk disebarkan berdasarkan rekomendasi kebijakan.

·        Membantu BBJ dalam pembentukannya melalui saran teknis yang terbatas.

·        Memberikan bantuan dalam menjalankan, melalui peraturan proses penulisan, pengesahan ekonomis terbaru, seperti perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

 

 

Kebijakan Pelaksanaan dan Fokus

 

               Untuk dapat mengerti dengan baik mengenai kegiatan LFIP, diingatkan bahwa LFIP bergerak dalam sektor swasta yang mengerjakan masalah pasar modal, dalam sektor pemerintah mengusahakan reformasi hukum ekonomi dan mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut melalui universitas-universitas dalam bidang belajar jarak jauh melalui videoconference dan internet.  LFIP mencoba untuk mendengar dengan baik setiap hal yang terjadi setiap waktu dalam sektor yang dikerjakannya, kemudian diusahakan untuk bertindak secara proaktif dalam meraih tujuannya terutama  melalui kerjasama dengan rekan kerja dari Indonesia.

 

               Pada sisi pasar modal pelaksanaan program LFIP yang paling signifikan adalah:

 

·        Usaha awal dalam good corporate governance mencakup bidang-bidang kerja sama yang terperinci melalui BEJ dan dengan BUMN melalui DirJen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan, Komisi Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKGCG) dan Lembaga Komisioner dan Direktur Independen (LKDI), di Jakarta dan propinsi lainnya.

·        Bekerja sama dengan Asian Development Bank untuk memajukan kerjasama multilateral dalam hal good corporate governance, terutama untuk mengkoordinir bantuan pararel melalui KNKGCG.

·        Usaha khusus untuk membantu LKDI untuk mengembangkan program awalnya untuk menyediakan program yang konkrit dan beberapa masukan untuk konsep komisioner dan direktur untuk mengembangkan corporate governance di Indonesia.

·        Analisa empiris dan menciptakan metodelogi penilaian terbuka dan penerbitan database BEJ mengenai kualitas laporan keuangan, dengan penolakan terhadap laporan keuangan tersebut melalui badan akademis Indonesia untuk meningkatkan konsensus dari pentingnya perkembangan keterbukaan sebagai inti dari usaha good governance.

·        Mengembangkan pengertian internal di BEJ dan  Bapepam untuk konsep demutualisasi Bursa Efek Jakarta, dan kemudian menghubungkan dengan masalah perdagangan antar negara dan sikap khusus negara ASEAN terhadap pergerakan dari konsolidasi dunia yang sedang berlangsung uang mempengaruhi seluruh aspek dalam surat berharga (termasuk penerbitan perdagangan derivatif ditambah pasar komoditi dan berjangka di dalam dan di luar demutualisasi dan reorganisasi surat berharga).

·        Menyelenggarakan presentasi internasional dengan presenter praktisi pasar modal asing melaui videoconference dan konferensi di Indonesia (dengan presenter sebagian besar berasal dari pasar modal dan perdagangan sister ASEAN) untuk menggiatkan diskusi industri luas pertama yang bersifat terbuka mengenai pentingnya perubahan jangka menengah di pasar modal Indonesia untuk mengejar ketinggalan dalam perubahan surat berharga di dunia pasca Krisis Keuangan Asia tahun 1997.

·        Menjalankan pekerjaan teknis & sosialisasi dengan Bapepam dan Bursa Efek Jakarta mengenai amandemen pada hukum pasar modal 1995, termasuk permintaan dari sektor keuangan swasta nasional sebagai bagian dari usaha menghubungkan masukan reformasi hukum ke DPR.

·        Pekerjaan teknis & sosialisasi dengan Bapepam dan sarjana hukum publik mengenai konsep badan pengaturan independen sebagai bagian dari reformasi yang diinginkan untuk hukum pasar modal pada hukum administratif Indonesia dan konsep pemerintah berdasarkan UUD 1945.

·        Pekerjaan sosialisasi dalam hal pengawasan regorganisasi sektor keuangan, termasuk memindahkan pengawasan prinsip kehati-hatian perbankan dari Bank Indonesia, dengan pengarahan komisi draft antar kementrian untuk RUU LPJK, terutama sebagaimana hal tersebut mempengaruhi pasar modal, untuk mengamankan posisi netral, masukan dari para ahli dalam proses birokrasi tinggi berdasarkan masalah tersebut.

·        Mengembangkan dan membantu penerbitan hasil analisai Hukum Pasar Modal 1995 dan keterbukaan masalah dalam bentuk buku oleh ahli hukum Indonesia agar dapat digunakan sebagai bahan hukum ekonomi (untuk menghentikan ketergantungan Indonesia pada ahli pasar modal asing dan menguatkan arahan dari universitas di Jakarta dan propinsi lainnya untuk pelaku pasar modal yang akan datang).

·        Proyek kerjasama dengan departemen penelitian BEJ sebagai usaha riset empiris dan pembangunan kapasitas yang mengikutsertakan ekonom dan pakar keuangan luar negeri.

 

 

Dari sisi reformasi hukum, pengaruh LFIP yang paling signifikan adalah:

 

·        Pelaksanaan framework untuk masukan efektif masyarakat mengenai penundaan perundang-undangan nasional (dikembangkan pertama kali untuk RUU Yayasan, menempatkan bersama komentar para ahli indonesia mengenai RUU yang asli dalam hal penundaan perundang-undangan yang dilaksanakan keliling di Jakarta dan 3-5 kota-kota besar di propinsi lainnya, dan permintaan dari komentar masyarakat pada forum dengar pendapat model Indonesia, di mana masukan tersebut kemudian diteruskan pada pansus DPR atau komisi biaya di mana para ahli UI menulis laporan legislatif sebagai staf de facto).

·        Workshop sehari serial masukan DPR nasional mengenai RUU Yayasan (lima event di Jakarta dan lima kota besar di propinsi lainnya), RUU hukum amandemen pasar modal (delapan event di Jakarta dan enam kota besar di propinsi lainnya), RUU hukum anti money loundering (empat event di Jakarta dan tiga kota besar di propinsi lainnya) dan RUU amandemen hukum kepailitan (tiga event di Jakarta dan dua kota besar di propinsi lainnya).

·        Mengadakan konferensi dengan dua pakar dari Indonesia dan luarnegeri (pakar dari luarnegeri terdiri dari pakar pensiunan Australia dan yang masih aktif, pembuat peraturan dari badan pengaturan Inggris dan Hong Kong yang mencerminkan model yang ingin diterapkan Indonesia) untuk menjelaskan konsep RUU revisi  pengawasan keuangan mengenai pasarsurat berharga, asuransi dan perbankan (RUU LPJK).

·        Menerbitkan di Indonesia dua buku analisa akademis mengenai keterbukaan pasar modal dan hukum tenaga kerja, ditambah tiga terbitan Jurnal Hukum Bisnis yang diterbitkan sebagai draft hukum ekonomi berdasarkan diskusi yang telah banyak diadakan, termasuk  amandemen pasar modal, amandemen hukum kepailitan dan hukum anti money loundering (termasuk teks atau draft ditambah dengan makalah yang telah dipilih dari serial masukan keliling DPR untuk memperluas cakupan bidang).

·        Memberikan saran mengenai pekerjaan pada tingkat kementrian dan badan hukum dalam bidang RUU hukum ekonomi yang lebih penting yang dirancang oleh badan eksekutif, terutama dalam sektor keuangan.

·        Presentasi melalui videoconference oleh ahli luar negeri dan ilmuwan dengan dasar badan ad hoc terutama mengenai topik hukum kekayaan intelektua dan lingkungan sebagai latar belakang RUU hukum kekayaan intelektual untuk Dirjen HAKI di Departemen Kehakiman serta topic lingkungan untuk Bapedal.

 

 

Dalam bidang belajar jarak jauh dan kegiatan yang termasuk di dalamnya, pengaruh yang paling signifikan LFIP terlihat pada:

 

 

·        Sebagai pionir dari program belajar jarak jauh melalui videoconference dengan menjalankan dengan sukses 18 bulan pilot stage pada universitas-universitas terpilih di Indonesia (biasanya UI di Jakarta dan USU di Medan, dengan event-event di antaranya juga berhubungan dengan UNPAD di Bandung dan Udayana di Denpasar) dalam menjalankan videoconference di Indonesia dan luar negeri.

·        Mendapatkan penerimaan penuh untuk program belajar jarak jauh melalui videoconference di bawah model konsorsium universitas dari Departemen Pendidikan, DirJen Pendidikan Tinggi dan GubernurSumatera Utara, skema terpisah mengenai program belajar jarak jauh sebagai inti dari pidato Dies Natalis USU dan upacara sebelum pejabat Sumatera Utara berkumpul.

·        Mengadakan program pasca sarjana hukum UI melalui videoconference antara UI-Salemba dengan USU di Medan yang melibatkan penugasan efektif pendidikan hukum pasca sarjana USU kepada UI, pertama kalinya dalam skala penuh untuk program belajar jarak jauh melalui videoconference dalam negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

·        Mengadakan kelas gabungan dari tiga kelas tingkat pasca sarjana hukum (hukum publik internasional dan corporate finance) antara UI di Indonesia dengan USC di Amerika Serikat sebagai bagian dari program “internasional” UI untuk Program Pasca Sarjana Hukum, juga adanya demonstrasi feasibiliy untuk kelas videoconference  internasional secara reguler.

·        Videoconference setengah hari untuk seminar ad hoc mengenai lanjutan hukum lingkungan (dengan pengacara, presenter dari mantan pembuat rancangan peraturan dan ilmuwan) dari USC dan kursus kekayaan intelektual selama dua minggu yang diadakan University of Washington di Seattle, juga demonstrasi feasibility event ad hoc dan kursus singkat videoconference secara reguler.

·        Merencanakan, usaha mendapatkan peralatan dan komitmen dari UGM di Yogyakarta dan UNDIP di Semarang untuk memasang fasilitas videoconference pada awal tahun 2002 sebagai bagian dari perluasan jaringan LFIP dengan mengikutsertakan UI, USU, UGM, UNDIP dan USC.

·        Berdasarkan bantuan kerjasama, fasilitas videoconference LFIP digunakan setiap bulan oleh GTZ untuk videoconference antara Bundeskartellamt dan Komisi Persaingan Indonesia untuk memberikan kesempatan pada pihak komisioner di Indonesia dan staf untuk berunding dengan professor Jerman di bidang hukum mengenai komisi di Indonesia.

·        Merancang pekerjaan melalui situs vesi 1.0 untuk UI LSHE (orientasi reformasi hukum) dan LFIP (berorientasi ke bidan pendidikan), termasuk menambah kapasitas in-house situs LFIP di UI ditambah rekaman digital video dari berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperluas jaringan program belajar jarak jauh dengan usaha melalui program yang ada di internet.

 

 

Perolehan hasil dari rencana kegiatan

 

Output LFIP dari tanggal 6 Januari 2000-31 Januari 2002

  Workshop mengenai kebijakan, konferensi, Regional Fora Artikel press mengenai permasalahan ekonomi yang sedang terkait Dialog mengenai kebijakan dengan GOI atau parlemen Kegiatan kerjasama dengan pihak donor lainnya

Studi kebijakan, Memorandum Analitis, Laporan, RUU

Tambahan dana yang diberikan dari lembaga non-USAID

Perolehan sebenarnya tahun 2000 & 2001

132
116
144
34
95
$ 43,077
Rencana Kerja tahun 2000 & 2001
30
55
100
14
73
$ 41,500

 

 

  Berdasarkan output LFIP di tahun 200 – 2001, dalam seluruh kategori output sebenarnya yang diperoleh LFIP lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam perencanaan, dalam banyak kategori mengalami penambahan.  Sebagai contoh, output untuk kategori workshop mengenai kebijakan/konferensi direncanakan sebesar 30 sementara dalam perolehan sebenarnya adalah sebesar 132 (440% lebih besar dari output rencana).  Kelebihan ini didapat dari tiga faktor.  Pertam, untuk alasan strategis, sebagaimana pekerjaan berlangsung sebuah keputusan dibuat meningkat untuk mendapatkan sosialisasi riil atau pendekatan workshop publik sebagai taktik diplomasi yang tepat dalam bidang-bidang substantif seperti corporate governance atau untuk mengebangkan input publik untuk biaya hukum ekonomi yang ditunda sebelum DPR atau parlemen (karena DPR terkunci karena alasan politis selama tahun 2000-2001).  Kedua, LFIP akhirnya mengadakan tiga kelas hukum gabungan dalam tiga skala penuh antara AS dan Indonesia di tahun 2000 sebagai percobaan dan di tahun 2001 sebagai bagian program dan untuk menyesuaikan situasi politik Indonesia yang tidak menentu pada pertengahan tahun 2001 dan sebagai tambahan kejadian (meskipun, tanpa arahan dari videoconference penerimaan yang sebenarnya telah melebihi jumlah rencana sebesar 200%).  Ketiga, videoconference yang dijalankan LFIP merupakan program pengganda (multiplier) untuk kejadian sebenarnya dengan mengadakan seminar kecil mengenai kebijakan dan mengadakan kelas menjadi lebih mudah dan relatif murah untuk dijalankan (“meminjam” para ahli untuk hadir ke Indonesia selama 2-3 jam secara bersamaan melalui videoconference dan menghindari biaya perjalanan satu minggu walaupun penting bagi pihak Amerika Timur untuk hadir secara fisik selama 2-3 jam dalam presentasi) sehingga output tersebut bertambah dengan media itu sendiri.  Sebagaimana dialami pertambahan dengan perantara videoconference, LFIP mengubah rencana untuk lebih baik mengambil keuntungan dari tambahan biaya dan penghematan waktu yang didapat dari pendekatan tradisional terhadap pelaksanaan program.  

 

               Berdasarkan output kategori untuk artikel press yang direncanakan di tahun 2000-2001 adalah sebesar 55 sementara hasil yang diperoleh adalah 116 (211% lebih besar dari rencana).  Penambahan ini dihasilkan dari dua faktor.  Pertama, karena liputan media normalnya berdasarkan event atau kejadian, kelebiahn dalam kategori workshop mengenai kebijakan/konferensi sendiri terdorong oleh adanya artikel pers tersebut.  Kedua, seiring dengan berjalannya waktu kami memperbaiki pendekatan kami kepada media dengan bekerja melalui staff UI yang merupakan mantan jurnalis untuk merekrut partisipan jurnalis media cetak dan televisi di Jakarta melalui media nasional, dan mendorong rekan sponsor di propinsi lainnya untuk merekrut media lokal di sana seperti road show DPR (sementara jurnalis lokal ditarik oleh pemerintah senior Indonesia untuk ikut serta dalam roadshow LFIP).  Tujuannya adalah tidak hanya untuk mengadakan seminar di propinsi, namun juga mengadakan event yang dianggap penting untuk diulas dalam istilah bahasa Indonesia karena event tersebut mengikutsertakan campuran antara pejabat elit Jakarta dan lokal.

 

               Berdasarkan kategori untuk kolaborasi bantuan, output yang direncanakan sebersar 14 sementara penerimaan sebenarnya 34 (243% lebih besar dari output rencana).  Kelebihan pendapatan ini dihasilkan dari tiga faktor. Pertama, Bank Pembangunan Asia dirancang untuk memberikan bantuan pada masalah corporate governance dan juga pertemuan koordinasi bantuan periodik yang dilangsungkan di Jakarta, di mana Prof. Linnan secara teratur diundang sebagai ahli substantif pendanaan USAID yang sangat aktif dalam mengerjakan proyek good corporate governance melalui reformasi pasar modal dan huku.  Kedua, Program Direktur tersebut dapat diundang segara teratur berdasarkan alasan kerjasama untuk membicarakan overlaping dalam masalah reformasi huku sektor keuangan dengan konsultan proyek multilateral, dimanapun mereka memfokuskan pada masalah operasional sektor keuangan di luar masalah perbankan Indonesia (kerena LFIP bekerja sama dengan BEJ dan secara teratur dengan KNKGCG sebagai institusi pasar modal yang maju).  Hal ini menghasilkan kerjasama yang signifikan pada tingkat kerja, sebagai contoh ketika ADB memngadakan reformasi sektor keuangannya konsultan bebas untuk berpartisipasi dalam proyek yang dilaksanakan LFIP, atau good corporate governance yang sedang berlangsung pada KNKGCG.  Ketiga, kontak tambahan yang ada dengan GTZ, sebagai contoh, wujud dari pinjaman regular LFIP terhadap fasilitas videoconference UI-Salemba utuk proyek hukum persaingan.  Sebagai fungsi dari pendekatannya, LFIP membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk proyek Indonesia dan yang didapat dari bantuan negara donor, jikalau kami melihat kesempatan untuk membuka hubungan dan memajukan tujuan yang telah dirancang dalam program.

 

               Selain dari itu, output yang direncanakan untuk tahun 2000-2001 dibandingkan dengan output sebenarnya tidaklah berada di luar batas.  Dialog kebijakan direncanakan pada tahun 2000-2001 sebesar 73, sementara output sebenarnya adalah 95 atau lebih besasr 130 dari rencana.  Output untuk dana tambahan sebesar $41.500, sementara yang dihasilkan sebenarnya $43.077 atau lebih besasr 104%.

 

 

Melanjutkan pekerjaan berdasarkan tujuan

 

               Pekerjaan diteruskan dalam beberapa bidang, sebagai contoh program belajar jarak jauh, sebagai fungsi dari kelanjutan hubungan khususnya pada tingkat antar universitas.  Sebagai contoh, kursus gabungan hukum perdagangan internasional kelas pasca sarjana melalui videoconference antara UI di Jakarta dan USC di Colombia, South Carolina diadakan pada bulan Januari – April 2002.  rencana lainnya adalah untuk bulan Agustus – Nopember 2002 mengenai sistem keuangan internasional menghubungkan UI di Jakarta, UGM di Yogyakarta, USU di Medan, UNDIP di Semarang dan USC di Columbia, South Carolina.  LFIP mempertimbangkan konsep konsorsium universitas atau jaringan utuk meneruskan program belajar jarak jauh di Indonesia dan antar negara sebagai salah satu dari kontribusinya terhadap potensi besar dalam pembangunan sumber daya manusia dan institusi di Indonesia untuk jangka panjang.

 

               Di bidang pasar modal, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana dari UI meneruskan pekerjaan untuk membentuk sistem pengadilan surat berharga sebagai ahli akademis untuk bantuan dalam pembentukan SRO pasar modal.  Memperhatikan untuk mengusahakan bahan pelatihan dapat diperoleh di propinsi lain utuk memudahkan seseorang untuk mendapatkan surat ijin ikut serta dalam pasar modal, bagian dari rencana LFIP dalam memperluas program belajar jarak jauh melalui videoconference antar empat universitas ditujukan dengan konsep fasilitas program belajar jarak jauh ahrus digunakan untuk memberikan pelatihan pasar modal dalam bentuk kelanjutan dari pendidikan dari Jakarta ke Yogyakarta (UGM), Semarang (kota terbesar ketiga di Indonesia, dimana terdapat UNDIP) dan Medan (kota terbesar keempat di Indonesia, tempat USU berada).  Untuk alasan kultural dan lainnya, LFIP yakin bahwa dengan diteruskannya kursus pendidikan melalui videoconference lebih menjanjikan untuk pelatihan pasar modal melalui perantara bila dibandingkan dengan materi berdasarkan internet.  Berdasarkan pengenalan pilihan perdangangan pada perusahaan yang terdapat dalam daftar BEJ, BEJ dan Bapepam memutuskan dalam mengabulkan permintaan untuk menggolongkan derivatif ekuitas sebagai bagian dari diskusi demutualalisasi bursa saham (termasuk konsolidasi Bursa Efek Surabaya).  Proyek derivatif ekuitas sekarang merupakan bagian dari proyek demutualisasi dimana terikata dengan reformasi dari Hukum Pasar Modal 1995 yang sekarang terikat pada perundang-undangan pengubahan pengawasan keuangan yang ditunda.  Proyek kuantitatif dari pasar uang melalui BEJ tetap dipersiapkan untuk diberitahukan pada publik dari dua proyek berorientasi keuangan pada perkembangan perdagangan dan keterbukaan penilaian dari perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam daftar BEJ.

 

               Indonesia tetap memelihara lingkungan kerja yang menantang sepanjang waktu, terutama pada pertengahan 2001 termasuk evakuasi yang dilakukan Kedutaan Amerika, dimana personel LFIP Jakarta memilih untuk tidak turut serta.  LFIP merespon dengan berkonsentrasi untuk bagaimana meraih tujuan utama dari program LFIP.  Untuk merespon terhadap tantangan, LFIP kembali memfokuskan perhatian dan meningkatkan kerja mereka untuk menyesuaikan terhadap perubahan situasi yang ada.

 

       

 
Dibuat oleh,
 
 
David Keith Linnan
 
Program Director