PANDANGAN

DUNIA USAHA INDONESIA

TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINTARDJO HALIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOSIASI PENGUSAHA INDONESIA ( APINDO )

Jakarta 24 Juli 2003

 

 

 

Seminar ini disponsori

oleh


 

 

 


 

 

DAFTAR ISI

 

 

 

 

 

1.    Perkembangan Perdagangan Internasional Ditinjau dari Pengusaha

 

2.    Posisi Indonesia Dimana

 

3.    Langkah-langkah Indonesia selanjutnya

 

 


 

 

 

 

 


PANDANGAN DUNIA USAHA INDONESIA TERHADAP
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 

I. Perkembangan Perdagangan Internasional ditinjau dari Pengusaha

 

Perkembangan dunia usaha sekarang ini semakin rumit dan "sophisticated" dimana pola-pola lama dalam perdagangan internasional yang berlaku setelah Perang Dunia II tsb, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Negara-negara yang bersangkutan.

 

Pada decade 80 an pola-pola perdagangan tsb telah berubah yang semula berdasarkan pada kekuatan militer, menjadi pola-pola yang berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Negara-negara tsb telah meng"klaim" bahwa Negaranya menganut asas "liberalisme" atau "free trade", sedangkan untuk kepentingan dalam negerinya sangat menganut asas "proteksionistis", yang pada dasarnya tidak lain hanya untuk melindungi pasar domestiknya masing-masing dan untuk menjual produk dan jasanya sebanyak-banyaknya ke Negara lain.

 

Bahkan, Negara-negara tsb juga melakukan berbagai cara dengan memasukkan issue-issue hak-asasi, lingkungan hidup, perburuhan, ecolabelling, HAKI, dan sebagainya, yang pada dasarnya -sekali lagi- untuk melindungi kepentingan Negara yang bersangkutan.

Kemudian, Negara-negara tersebut juga berupaya membentuk kelompok-kelompok perdagangan yang dirasakan akan semakin memperkuat "posisi bargaining" mereka, misalnya di Eropa dengan MEE-nya, di Amerika Serikat dengan Nafta-nya, di Negara ASEAN dengan AFTA-nya, Singapore dan Amerika Serikat dengan FTA(Free Trade Arrangments)nya, begitu juga di Afrika bagian Utara, Afrika bagian selatan, Caribean, Amerika Latin dan sebagainya.

 

Disamping itu, mereka juga memperjuangkan kepentingan dan interestnya melalui perundingan-perundingan internasional lainnya yang menghasilkan pola-pola perdagangan baru yang dikenal dengan nama WTO, dan sampai sekarang masih dikembangkan ruang lingkupnya.

 

II. Posisi Indonesia dimana

 

Indonesia sendiri dengan penduduk yang berjumlah 240 juta orang telah dikenal sebagai Negara yang mempunyai potensi market sangat luas yang menduduki 10 besar dunia, setelah Amerika Serikat, China, India dan sebagainya.

 

Pasar Indonesia tersebut akan banyak diincar oleh Negara lain dengan cara memasukkan produk dan jasanya ke pasar Indonesia. Disamping itu, terdapat pihak-pihak yang tidak "sabar" dan mengambil jalan pintas dengan cara melakukan penyelundupan baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir.

 

Menurut sumber data WTO pada tahun 2001, total World Eksport termasuk jasa adalah 7684 Billion US Dollar. Eksport Indonesia termasuk jasa sebesar 66.9 Billion US Dollar atau sebesar 0,87% dari World Eksport. Total World import termasuk jasa sebesar 7493 Billion US Dollar, sedangkan import Indonesia termasuk jasa adalah 47,8 Billion US Dollar.

 

Didalam menghadapi pola-pola perdagangan tsb ,Negara Indonesia nampaknya masih belum memahami permasalahan yang ada, dan masih mempersoalkan hal-hal bersifat sektoral, eksklusif untuk kepentingannya sendiri-sendiri; sebab masih banyak kebijakan yang belum ditetapkan, dimana masing-masing pihak merasa mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijaksanaannya. Hal ini tercermin dengan sering berganti-gantinya kebijaksanaan yang ditetapkan bilamana terjadi pergantian kepemimpinan di pemerintahan bahkan di dalam posisi kepemimpinan yang sama.

 

Seringkali juga terjadi yang disebabkan sangat rumit dan kompleknya permasalahan tsb, cenderung untuk tidak ditangani (dibiarkan menjadi polemik).

 

Di bawah ini adalah contoh-contoh yang perlu segera ditangani:

  1. ekonomi dan moneter;
  2. perbankan;
  3. penyelundupan;
  4. ketenagakerjaan;
  5. perpajakan Kepabeanan;
  6. hukum dan keamanan;
  7. Birokrasi dan pungutan liar;
  8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana;
  9. Otonomi Daerah;
  10. Pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan.

 

Di Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Thailand, bahkan sekarang ini China; walapun terjadi pergantian kepemimpinan di pemerintahan dan atau partai, kebijaksanaan tersebut tetap konsisten dan tidak berubah, karena kebijaksanaan tersebut adalah yang terbaik untuk negaranya.

 

Jadi, berhasil tidaknya bergantung pada pelaksanaannya, bukan dengan merubah kebijakan yang ada.

 

Permasalahan sebagaimana dinyatakan di atas sekarang ini, sangatlah serius, dan sangat mencemaskan (sudah merupakan "lampu merah"), sedangkan apabila kita masih "bergelut" dengan permasalahan tsb diatas, maka kita akan jauh tertinggal dengan Negara lain yang telah mempersiapkan kebijaksanaan secara mantap, terarah dan konsisten.

 

Ill. Langkah-Iangkah Indonesia selanjutnya

 

Indonesia dengan penduduk yang demikian besar, areal yang demikian luas, cuaca dan iklim yang mendukung sepanjang tahun, kelautan dan kehutanan yang luas, tanah yang subur dan kandungan mineral yang melimpah membuat Negara lain "ngiri" terhadap Indonesia.

Tetapi semua ini tidak akan ada gunanya, potensi kekayaan yang besar tsb bahkan dapat menjadi bencana apabila kita tidak mengelolahnya dengan baik. Untuk itu kita, baik di kalangan pemerintahan, lembaga legislative, lembaga judikatif, dikalangan akademisi dan asosiasi pengusaha perlu duduk bersama untuk membuat kebijaksanaan jangka panjang yang tepat.

 

Setelah kebijakan tersebut diambil maka perlu disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing pihak yang terkait.

 

Sedangkan para diplomat, pengusaha dan pihak-pihak yang terkait perlu memperjuangkan kebijakan tersebut agar aturan-aturan internasional yang berlaku atau aturan-aturan internasional yang akan dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah kita ambil dan kita tetapkan bersama.

 

Disamping itu, khususnya dalam upaya mengembangkan usaha kita di Era WTO ini, maka kita para pengusaha khususnya Assosiasi tidak ada pilihan lain kecuali mempelajari, memahami dan menguasai aturan-aturan Internasional tsb dan berperan aktif dalam perundingan-perundingan Internasional, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

 

Hanya dengan demikian kita akan dapat memanfaatkan aturan-aturan Internasional tersebut untuk mendapatkan "market access" yang lebih luas bagi produk dan jasa kita, sekaligus melindungi pasar dalam negeri dari praktek-praktek "unfair trade".

 

Untuk itu, marilah sekarang ini, kita hadapi tantangan-tantangan tersebut secara bersama-sama demi membangun Negara Indonesia yang kita cintai.

 

Terima Kasih

 

Wassalam

 

Mintardjo Halim